indohijau

Pada tanggal 19 Agustus 2009 kemarin Departemen Kehutanan RI mengeluarkan dua peraturan sekaligus, kedua peraturan tersebut terkait dengan perubahan dua peraturan sebelumnya.

Adapun kedua peraturan yang diubah tersebut adalah Permenhut No. P.21/Menhut-V/2007 dan P.22/Menhut-V/2007.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.21/Menhut-V/2007 diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.54/Menhut-II/2009 yang diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2009 dan diundangkan pada hari itu juga oleh Menteri Hukum dan Ham Andi Mattalata.

Ini adalah perubahan ketiga, setelah sebelumnya Peraturan Menteri Kehutanan ini dibuah dengan Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2007 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2008,  isi peraturan tersebut tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007.  Yang diubah (sebenarnya bukan diubah; lebih tepatnya menambah ) Ketentuan pada Lampiran Bab V , ditambah satu huruf yaitu huruf G, yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Gerhan sumber dananya berasal dari APBN,APBD, Dana Reboisasi dan atau dana-dana yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P22/Menhut-V/2007 diubah dengan Peraturan Menteri kehutanan No. P.55/Menhut-II/2009.  Ini merupakan perubahan kedua setelah sebelumnya peraturan ini diubah dengan peraturan menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2007.

Yang diubah pada peraturan ini adalah :

Lampiran Bagian Pertama Bab I huruf D ditambah angka 37 dan 38 dan Bagian Kedua Bab II Huruf D angka 20 dan 21, keduanya berkait dengan Kegiatan penyiangan, pendangiran dan penyulaman tanaman.  Ini berlaku untuk tahun pertama (I) dan tahun ke dua (II).

Jika kita melihat kembali pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.54/Menhut-II/2009, yang menyatakan bahwa anggaran gerhan ( Gerakan Penghijauan ) berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dana Reboisasi dan dana-dana lain yang sifatnya tidak mengikat.  Seharusnya penyelenggaraan penghijauan kita dapat berjalan dengan continue, tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian.  Kadang ada dan kadang tidak.

Dan harus menjadi perhatian utama Pemerintah Cq. Departemen Kehutanan adalah evaluasi tingkat keberhasilan Gerakan ini di lapangan.  Saya sendiri tidak tahu standard yang digunakan untuk  mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan gerhan, tetapi setahu saya banyak proyek gerhan yang gagal sehingga sebagian dari masyarakat menyebut bahwa Gerhan tersebut singkatan dari “Gerakan Hantu”, karena pelaksanaan penanaman tahap pertama saja yang berajalan, tetapi untuk tahap berikutnya seperti dibiarkan.  Bahkan bukan rahasia lagi jika bibit yang tanam dalam proyek ini tanpa melalui seleksi yang ketat, sehingga kemungkinan hidupnya juga rendah.

Apakah pernyataan ini akan sama dengan data yang ada pada Departemen Kehutanan ? tentu saja tidak, karena skala pengamatan yang penulis lalukan dalam skala yang kecil, sementara departemen kehutanan melakukan pengamatan dengan skala nasional, barang kali saja didaerah saya gagal tetapi mungkin disebagian besar wilayah Indonesia yang lainnya justru berhasil.

Walahhualam.

File Yang Anda Cari ?

• Peraturan Menteri Kehutanan No. P.57/Menhut-II/2009.
• Peraturan Menteri Kehutanan 2009 – II
• Peraturan Menteri Kehutanan Tahun 2009
• Audit Kawasan Hutan
• Permenhut Nomor P.60/Menhut-II/2009
• Dephut Keluarkan Lagi 2 Surat Keputusan
• Permenhut No. P.53/Menhut-II/2009
• Menteri Kehutanan Bentuk Tim Reformasi Birokrasi
• IUPHHK wajib susun RKUPHHK berdasarkan IHMB
• Dephut Kembali Menelorkan Dua Permenhut Baru